JAKARTA– Pemerintah terus memacu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai solusi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk memberdayakan ekonomi pedesaan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ferry menjelaskan bahwa KDMP bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan di desa-desa, sekaligus memutus rantai jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat. Dana operasional KDMP, diperkirakan sekitar Rp5 miliar per koperasi, akan bersumber dari kombinasi APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, dengan target operasional dimulai pada September 2025. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah meluncurkan platform digital resmi kopdesmerahputih.kop.id pada 21 April 2025 sebagai pusat pendaftaran KDMP secara mandiri.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa platform ini akan menjadi dashboard nasional bagi Satuan Tugas (Satgas) KDMP, berfungsi sebagai sumber data tunggal untuk program strategis ini. Dashboard ini akan merekap dan memantau proses pembentukan KDMP secara real-time, mulai dari sosialisasi hingga pendirian koperasi.
KDMP akan menjalankan enam kegiatan utama, yaitu manajerial perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, distribusi pupuk, benih, dan pestisida, apotek desa, serta klinik desa. Budi Arie menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam seluruh proses bisnis KDMP.
Data yang terkumpul melalui dashboard ini akan dikembangkan menjadi Kophub Omnichannel Marketplace, yang bertujuan untuk memantau rantai pasok produk-produk unggulan desa serta memantau kesehatan dan kinerja koperasi desa secara menyeluruh. Sistem yang transparan, profesional, dan akuntabel adalah kunci keberhasilan gerakan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, tegas Budi Arie.
Ferry menambahkan, “Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat.” Dengan strategi ini, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia.
