JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan keprihatinan Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya angka kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya para hakim. Pernyataan ini disampaikan Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana beliau menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Muzani menegaskan bahwa Prabowo sangat menyoroti isu penegakan hukum yang sering kali menjadi penghalang serta membuka celah bagi praktik korupsi. “Presiden Prabowo menginginkan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan tanpa terhambat oleh kasus korupsi, terutama yang melibatkan institusi penegak hukum,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan berkolaborasi demi mewujudkan visi Indonesia sebagai negara hukum yang kokoh. Integritas dan dedikasi para penegak hukum menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai kesejahteraan negara, menurut Muzani.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penyelidikan yang gencar terkait kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung baru-baru ini menetapkan satu tersangka baru yang bernama MSY, seorang legal dari PT Wilmar Group, dalam kasus yang berkaitan dengan pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, mengumumkan penetapan tersebut pada Selasa, 15 April 2025, berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh penyidik. MSY dijerat dengan berbagai pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini semakin memperlihatkan perlunya reformasi dan pengawasan yang ketat di lingkungan penegak hukum agar praktik-praktik korupsi dapat ditekan dan diatasi. Prabowo berharap tindakan tegas terhadap pelaku korupsi akan menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum semakin meningkat.
