PEKAN BARU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi akan meningkat selama musim kemarau tahun 2025. Peringatan ini disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla yang dilaksanakan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.
Dwikorita menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki musim kemarau dan risiko karhutla mulai muncul di berbagai wilayah. “Pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat,” ujarnya.
BMKG memprediksi bahwa awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah. Puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada periode Juni hingga Agustus, dengan sifat kemarau yang didominasi oleh kondisi normal sekitar 60%. Namun, 26% wilayah diprediksi akan mengalami kemarau atas normal, sementara 14% lainnya berpotensi mengalami kemarau bawah normal.
Dalam paparannya, Dwikorita mengungkapkan bahwa pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah. Namun, beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Khususnya pada bulan Juni, peningkatan signifikan risiko karhutla di wilayah Riau diperkirakan akan mencapai 41,5% dari total wilayah yang berisiko tinggi.
Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua juga diprediksi akan mengalami peningkatan risiko karhutla dari bulan Juli hingga September 2025. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi.
Dwikorita juga mengingatkan tentang potensi alamiah Wilayah Riau yang bisa mengalami dua kali musim kemarau. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya hotspot di provinsi tersebut, bahkan meskipun tanpa pembakaran, faktor angin dan gesekan ranting dapat menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, prediksi berbasis data sangat penting untuk langkah-langkah mitigasi.
Sebagai respons terhadap situasi ini, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan dan mempertahankan tinggi muka air. Selain itu, operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, dan pengawasan lapangan secara berkala akan dilakukan, terutama di Riau yang telah berstatus siaga darurat karhutla.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyatakan bahwa hingga akhir April 2025, terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau. Ia mengingatkan bahwa pencegahan adalah cara paling efektif, dan sebagai langkah konkret, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan dimulai di Provinsi Riau mulai 1 Mei mendatang.
Dwikorita juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG. “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat untuk mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi,” tutupnya.
Dengan langkah terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla dapat diminimalisir demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
